Senin, 11 April 2016

Ngopi Sore dan Diskusi Seru Bareng BPJS Kesehatan

Ngopi Sore dan Diskusi Seru Bareng BPJS Kesehatan


"Ibu, pertanyaan saya sederhana saja. Banyak gosip yang beredar bahwa praktek di lapangan, pasien BPJS dibedakan dengan pasien lain. Dalam artian pasien yang menggunakan jasa asuransi lain atau membayar sendiri lebih diutamakan. Apakah sejak awal tidak ada MoU yang mengikat pihak rumah sakit dengan BPJS?" saya melempar satu pertanyaan yang selama ini mengganggu pikiran usai opname beberapa bulan lalu.

"Jika ada kejadian seperti itu laporkan pada kami, Mbak. Boleh melalui SMS, telepon, akun sosial media yang ada. Sebutkan nama rumah sakitnya. Kami sangat terbuka dan terbantu dengan laporan dari masyarakat. Kami bahkan sudah memutus kontrak dengan dua rumah sakit swasta besar di Jawa Tengah ini," sang ibu menjawab lantang.

Saya terdiam. Ingin menanggapi lebih lanjut tetapi waktu sudah mepet. Lagipula saya juga harus segera melipir ke acara lain. 

Namun masih ada yang membayangi benak. Benarkah dengan melaporkan pihak rumah sakit ke BPJS Kesehatan semua akan selesai? Ada banyak perut yang mencari nafkah di sana. Tetapi di sisi lain pasien juga berhak mendapatkan pelayanan yang layak.


Jujur saya dilema.

"Memang rumah sakit swasta tidak wajib ikut BPJS. Tetapi beberapa tahun ke depan mereka akan kehilangan banyak pasien. Mengapa? Karena masyarakat Indonesia semua wajib menggunakan BPJS. Sehingga ketika sakit mereka tentu memilih menggunakan fasilitas yang ada dibanding harus membayar sendiri," lanjut si ibu begitu bersemangat.

Rasa penasaran saya tentang BPJS sedikit terbayar sore itu. Beberapa kali ada sosialisasi dan video conference di kantor, saya selalu berhalangan hadir. Sebagai embak kantoran yang biaya kesehatannya ditanggung penuh oleh kantor, saya dan teman-teman mengidap kegalauan luar biasa. Berbagai pertanyaan timbul setiap kali ada yang membuka diskusi. Akankah kami tetap menerima pelayanan yang sama jika menggunakan BPJS?


BPJS Kesehatan
Pembicara dari BPJS Kesehatan

Menurut Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan, ada perubahan-perubahan penting yang wajib diketahui masyarakat, diantaranya :

1. Penambahan Kelompok Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penyesuaian Hak Kelas Perawatan Peserta PPU
  1. Pimpinan dan anggota DPR dimasukkan dalam kategori PPU
  2. Iuran jaminan kesehatan bagi PPU yang terdiri dari PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara, Pimpinan dan anggota DPR, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan.
  3. Pemerintah daerah memiliki kewajiban sebagai pemberi kerja dalam membayar iuran jaminan kesehatan atas kepala dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPR, PNS, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Daerah.
  4. Penyesuaian hak kelas perawatan peserta PPU :
  • Ruang perawatan kelas II : Peserta PPU dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan gaji atau upah s.d. 4 juta.
  • Ruang perawatan kelas I : Peserta PPU dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan gaji atau upah diatas 4 juta sampai dengan 8 juta.
2. Pelayanan Kesehatan 

  1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan rasionalisasi tarif
  2. Penyesuaian rasio distribusi peserta dengan FKTP  (puskesmas, klinik pratama, dokter praktek perorangan) : rasio dokter dan peserta = 1 : 5000. Diharapkan dengan distribusi peserta yang merata, layanan akan lebih baik. 
  3. Peningkatan akses pelayan (jumlah fasilitas kesehatan yang bekerja sama) : jumlah FKTP (puskesmas, klinik pratama, dokter praktek perorangan) = 36.309, jumlah FKRTL (rumah sakit dan klinik utama) = 2.068
  4. Kinerja FKTP terhadap pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan melalui kontrak berbasis komitmen pelayanan. Sehingga upaya promotif dan preventif berjalan optimal.
  5. Penambahan manfaat pelayanan kesehatan mencakup pelayanan KB (tubektomi interval) dan pemeriksaan medis dasar di rumah sakit (UGD)
3. Penyesuaian Iuran


  1. Iuran jaminan kesehatan peserta PBI serta penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah sebesar Rp.23.000,- per orang per bulan.
  2. Iuran jaminan kesehatan bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang terdiri atas PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara, Pimpinan dan anggota DPR, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan, dengan ketentuan 3% dibayar oleh pemberi kerja dan 2% dibayar peserta.
  3. Iuran peserta PPU Badan Usaha Swasta adalah tetap sama dengan sebelumnya, yakni 4% pemberi kerja dan 1% peserta.
  4. Iuran peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja, kelas III menjadi Rp.30.000,-, kelas II menjadi Rp.51.000,- dan kelas I menjadi Rp.80.000,
Pertimbangan penyesuaian iuran merupakan opsi secara umum untuk keberlanjutan program. Sesuai Peraturan Pemerintah, ada tiga langkah yang diambil untuk menjaga keberlanjutan program :
1. Mengurangi manfaat
2. Penyesuaian Iuran
3. Mengalokasikan dana tambahan dari APBN

Opsi pertama tidak diambil pemerintah karena tidak manusiawi jika dihilangkan. Opsi kedua, seharusnya menyesuaikan iuran yang disarankan oleh ahli dan DJSN yaitu minimal Rp.36.000,- untuk perawatan kelas III. Iuran ini merupakan bottom line dari penyesuaian iuran yang ideal. Opsi ini juga tidak menjadi pilihan pemerintah. Sehingga iuran Rp.30.000,- untuk kelas III masih berada dibawah bottom line rekomendasi DJSN. Karena dua opsi tidak diambil pemerintah, maka opsi ketiga menjadi wujub keberpihakan pemerintah untuk melanjutkan keberlangsungan program. Pemerintah sudah mengalokasikan dana tambahan yang sudah masuk ke dalam APBN 2016.

Simpang siur pelayanan yang diterima masyarakat pengguna BPJS di rumah sakit maupun dokter tentu meresahkan. Ada ketakutan tersendiri. Orang sakit pasti ingin mendapatkan pelayanan terbaik demi kesembuhan yang cepat. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa edukasi untuk masyarakat dan rumah sakit perlu dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Masyarakat harus memperoleh hak pelayanan yang sama. Sesuai jumlah nominal yang dikeluarkan setiap bulannya.

Pak Aris, selaku Kepala Divisi Regional VI juga berpesan bahwa masyarakat harus sadar pentingnya mempersiapkan dana untuk kesehatan. Terutama mahasiswa dan pelajar juga harus mulai peduli. Kesehatan itu mahal harganya. 

Ada yang pernah mempunyai pengalaman berobat dengan BPJS? Sharing yuk!


Salam,

@tarie_tarr


 

3 komentar:

  1. Tiap kali ikut sosialisasi begini ujung2nya dongkol hahaha

    BalasHapus
  2. Beneran kah bisa komplain Tar? Aku klo di Indonesia, tiap bulan nganterin ibu chechk up. Mulai minta rujukan ke Puskesmas sampai pendafaran. Dan BPJS memang "Dibedakan" Termasuk obatnya. Trus njur piye ?

    BalasHapus
  3. Awal mei kmrn sempet ngobrol ama temen yg terkena kanker payudara trus sembuh lalu merambat jadi kanker tulang. Rasa nya pengen nangis denger perjuangan dia

    Tapi dia cerita kalo terbantu banget dengan BPJS ... semoga masyarakat terbantu semua dengan BPJS ini

    BalasHapus